 |
| Kereta api melintas di pinggir Danau Singkarak,Sumbar |
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Indonesia
membutuhkan sarana kereta api cepat untuk menopang transportasi massal.
Saat ini, proses pembangunan kereta cepat dalam masa kajian.
"Menurut
saya diperlukan. Saya pikir, kita agak terlambat," kata Anggota Kadin,
Peter F. Gontha ketika ditemui di Hotel Hyatt Jakarta, Jumat 22 Juni
2012.
Peter menilai, bila ditilik dari sejarah masuknya kereta
api ke Indonesia--yang dibawa Gubernur Jenderal Belanda Daendels--yang
berkuasa 1596-1604 silam, perkembangan sarana transportasi di Indonesia
saat ini melambat.
"Itu 300 tahun yang lalu. Kita selama ini, sesudah 300 tahun, belum membuat satu spoor juga," ungkapnya.
Peter menilai, keberadaan kereta api sebetulnya sangat mendukung upaya pembangunan dari sebuah negara. Contohnya Amerika Serikat, negeri Paman Sam ini selalu mengawali pembangunan dengan proyek kereta api. Hal itu, terlihat dari pembangunan proyek kereta api mulai dari wilayah timur ke barat AS.
Pembangunan proyek kereta api di tanah air, lanjutnya, seharusnya tidak perlu mengunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sektor ini dapat berkembang lebih besar, jika saja keterlibatan porsi swasta lebih besar.
Namun, kata Peter, untuk melibatkan perusahaan swasta, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi bisnis ini agar dinilai menarik. Satu syarat utama, yaitu pendanaan yang cukup besar untuk menangani megaproyek tersebut.
Peter menilai, keberadaan kereta api sebetulnya sangat mendukung upaya pembangunan dari sebuah negara. Contohnya Amerika Serikat, negeri Paman Sam ini selalu mengawali pembangunan dengan proyek kereta api. Hal itu, terlihat dari pembangunan proyek kereta api mulai dari wilayah timur ke barat AS.
Pembangunan proyek kereta api di tanah air, lanjutnya, seharusnya tidak perlu mengunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sektor ini dapat berkembang lebih besar, jika saja keterlibatan porsi swasta lebih besar.
Namun, kata Peter, untuk melibatkan perusahaan swasta, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi bisnis ini agar dinilai menarik. Satu syarat utama, yaitu pendanaan yang cukup besar untuk menangani megaproyek tersebut.
"Jika Indonesia mau membuat kereta api, kalau tidak ada insentif
untuk investornya, bagaimana (bisa terwujud). Nah, itu yang menjadi
masalah. Harus ada insentif yang diberikan," ungkapnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S. Priatna mengatakan bahwa ada empat pihak yang menyatakan minat untuk ikut serta dalam studi kelayakan proyek kereta api cepat Cirebon-Surabaya.
"Ada Spanyol, Jepang, China, sama Bank Dunia, yang sampai ke Surabaya," katanya.
Proyek kereta api cepat sebenarnya terdiri dari tiga tahap. Tahap satu untuk jalur Jakarta-Bandung. Tahap kedua, yakni jalur Bandung-Cirebon. Tahap terakhir atau ketiga, yaitu jalur Cirebon-Surabaya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S. Priatna mengatakan bahwa ada empat pihak yang menyatakan minat untuk ikut serta dalam studi kelayakan proyek kereta api cepat Cirebon-Surabaya.
"Ada Spanyol, Jepang, China, sama Bank Dunia, yang sampai ke Surabaya," katanya.
Proyek kereta api cepat sebenarnya terdiri dari tiga tahap. Tahap satu untuk jalur Jakarta-Bandung. Tahap kedua, yakni jalur Bandung-Cirebon. Tahap terakhir atau ketiga, yaitu jalur Cirebon-Surabaya.
Sejauh ini, menurut Dedy, pemerintah baru melakukan studi kelayakan untuk proyek tahap I. (asp)
